KATA
PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkata atas rahmat-Nyalah kami dapat
menyelesaikan tugas makalah ini.
Dalam penulisan ini kita akan membahas Sejarah Ekonomi Indonesia.
Pada kesempatan ini pula kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam
penyelesaian tugas makalah ini
Sungguh penulis sudah sangat berusaha menyusun makalah ini secermat dan
seteliti mungkin, namun sebagai mannusia biasa, pastilah tidak lepas dari
kesalahan. Untuk itulah penulis nantikan koreksi dan kritik dari yang membangun
dari para pembaca.
Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Rahmat kepada kita semua. Dan
makalah ini bermanfaat untuk semua.
BAB
I
Pendahuluan
1.1 Latar
Belakang
Sejarah
Ekonomi Indonesia pada masa pra kolonialisme pada masa kolonialisme dimana
datang bangsa-bangsa dari benua lain untuk membentuk karakter Sejarah Ekonomi
Indonesia.
1.2 Rumusan
Masalah
Bangsa
mana saja yang datang ke Indonesia?
Kapankah
terjadi pembentukan sejarah ekonomi Indonesia?
1.3 Tujuan
Penulisan
Agar
pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan Sejarah Ekonomi Indonesia.
BAB
II
PEMBAHASAN
SEJARAH
EKONOMI INDONESIA
Sejarah
Pra Kolonialisme
Pada
masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia
Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai
Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai
kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di
lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas
tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia
saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di
wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan
perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan
kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi
semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di nusantara, semakin banyak
pengaruh asing berhasil masuk suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah
pada kondisi penjajahan.
Keberadaan
sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa
prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa
sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Diduga
sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan - ditambah dengan
iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada
saat itu - ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti
di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling
terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai
struktur politik tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh
budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.
Sejarah
Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat
Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian besar bagian
timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak
jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan
politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.
Kedatangan
Bangsa Eropa di Indonesia
Cerita
tentang kekayaan Malaka telah mencapai Eropa dan menggoda bangsa Portugis, yang
memiliki teknologi navigasi maju, untuk berlayar ke bagian dunia ini agar bisa
memiliki pengaruh lebih besar pada jaringan perdagangan rempah-rempah dunia
(dan akan membuat penghasilan mereka lebih tinggi). Pada tahun 1511 Malaka
ditaklukkan oleh armada Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Meskipun
demikian, penaklukan ini memiliki konsekuensi yang luas bagi jalur perdagangan.
Malaka, yang dulu merupakan pelabuhan kaya, dengan cepat hancur di bawah
kekuasaan Portugis yang tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan Asia.
Setelah penaklukan, para pedagang segera mulai menghindari Malaka dan pergi
membawa bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain. Johor (Malaysia), Aceh
(Sumatra) dan Banten (Jawa) adalah negara yang mulai mendominasi perdagangan
rempah-rempah karena pergeseran jalur-jalur perdagangan.
Belanda
juga tertarik untuk membangun cengkeraman yang kuat pada jaringan perdagangan
rempah-rempah di Asia Tenggara. Ekspedisi pertama mereka mencapai Banten pada
tahun 1596 tapi disertai dengan permusuhan antara Belanda dan penduduk pribumi.
Setelah tiba kembali di Belanda, ekspedisi ini masih menunjukkan keuntungan
besar yang memperlihatkan bahwa ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara sebenarnya
menghasilkan banyak uang. Namun saking banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh
beberapa perusahaan Belanda (ke Nusantara), menimbulkan dampak negatif pada
keuntungan mereka. Persaingan memperebutkan rempah-rempah mendongkrak kenaikan
harganya di Nusantara sementara peningkatan pasokan rempah-rempah menyebabkan
penurunan harga di Eropa. Hal ini membuat pemerintah Belanda memutuskan untuk
menggabungkan perusahaan pesaingnya menjadi satu badan usaha yang disebut
Serikat Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost Indische Compagnie-,
disingkat VOC). Mereka menerima kekuasaan berdaulat yang besar untuk memonopoli
perdagangan rempah-rempah Asia serta menyingkirkan pesaing Eropa lainnya. VOC
memutuskan untuk memiliki kantor pusatnya tidak di Maluku (jantung pulau
penghasil rempah-rempah) tetapi lebih strategis dekat Selat Malaka dan Selat
Sunda. Pilihannya jatuh pada Jakarta saat ini. Pada tahun 1619 Gubernur
Jenderal Jan Pieterszoon Coen mendirikan Batavia di atas puing-puing kota
Jayakarta yang dihancurkan karena sikapnya yang memusuhi Belanda. Batavia
menawarkan prospek dagang yang bagus, sehingga menyebabkan timbulnya imigrasi
banyak orang (terutama orang Cina) ke kota berkembang pesat ini.
Menuju Pemerintahan Kolonial di Indonesia
Sementara
itu, negara-negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh (Sumatra)
Sultan Iskandar Muda mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17,
mengendalikan cadangan lada dan timah. Namun, ia tidak pernah berhasil
membangun hegemoni di sekitar Selat Malaka seperti Johor dan Portugis yang
merupakan pesaing kuat. Setelah pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami
periode panjang perpecahan internal yang menghentikannya menjadi kekuatan
penting di luar ujung utara Sumatera. Di Jawa Tengah dua kekuasaan Islam baru
yang kuat muncul di paruh kedua abad ke-16. Kekuasaan ini adalah distrik Pajang
dan Mataram yang, setelah melalui perjuangan panjang, berhasil menghentikan
dominasi politik daerah pesisir di utara Jawa. Mataram menjadi dinasti yang
paling kuat dan paling lama dari dinasti Jawa modern, dengan masa pemerintahan
Sultan Agung sebagai kejayaan politik. Sultan Agung berkuasa pada tahun 1613-1646
dan berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Jawa, kecuali kerajaan Banten
di Jawa Barat dan kota Batavia. Penguasaan Belanda terhadap Batavia adalah
ibarat onak/duri di mata Sultan Agung yang ingin menguasai seluruh daratan
pulau. Dalam dua kesempatan ia mengirim pasukannya untuk menaklukkan kota
Belanda ini tapi gagal kedua-duanya.
VOC
dengan cepat menyebarkan kekuasaannya di Nusantara dan mendapatkan kendali atas
produksi cengkeh dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan
langkah-langkah ekstrim seperti genosida (pembantaian massal). VOC terus
memperluas jaringan pos perdagangannya di seluruh Nusantara. Kota dan pelabuhan
yang memainkan peran sentral dalam jaringan perdagangan Belanda ini adalah
Surabaya (Jawa Timur), Malaka (Malaysia Barat) dan Banten (Jawa Barat).
Meskipun undang-undang VOC pada awalnya tidak memperbolehkan mengganggu politik
internal negara pribumi, namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di
Jawa Tengah. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat
merosot dan sengketa suksesi muncul sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad
ke-18. Belanda memainkan taktik memecah-belah dan menaklukkan yang pada
akhirnya mengakibatkan pembagian kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan
penguasanya menjadi tunduk kepada Belanda. Meskipun kedudukan Belanda masih
agak lemah di luar Pulau Jawa, perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap
sebagai tahap awal penjajahan Belanda di Nusantara.
Sejarah Ekonomi Indonesia Era Kependudukan Jepang
Pada
jaman kependudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sanga menderita. Lemahnya
ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami
kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi
menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi
perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana
ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya Jepang
menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti
perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan,
telekomunikasi dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepangdalam
melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa perbekalan makanan.
Kebijakan ekonomi pemerintahan pendudukan Jepang diprioritaskan untuk
kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh dan embakau yang dianggap sebagai
barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi kepentingan perang digani dengan
anaman penghasil bahan makanan dana tanaman jarak untuk pelumas.
Seluruh
kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang. Bahan makanan
dihimpun dari rakyat untuk persediaan prajurit sehari-hari, bahkan juga untuk
keperluan perang jangka panjang. Beberapa tindakan Jepang dalam memeras sumber
daya alam dengan cara-cara berikut ini :
·
petani wajib menyetorkan hasil panen
berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang. Hal ini
mengakibatkan rakyat menderia kelaparan.
·
Penebangan hutan secara besar-besaran
untuk keperluan industri ala-alat perang, misalnya kayu jati untuk membuat
tangkaian senjata. Pemusnahan senjata ini mengakibatkan banjir dan erosi yang
sangat merugikan para petani. Disamping itu erosi dapat mengurangi kesuburan
tanah.
·
Perkebunan-perkebunan yang tidak ada
kaiannya dengan keperluan perang dimusnahkan, misalnya perkebunan tembakau di
Sumatera. Selanjutnya petani diwajibkan menanam pohon jarak karena biji jarak
dijadikan minyak pelumas mesin pesawat terbang. Akibatnya petani kehilangan
lahan pertaniandan kehilangan waktu mengerjakan sawah. Sedangkan unuk perkebunan-perkebunan
kina, tebu, dan karet tidak dimusnahkan karena tanaman ini bermanfaat untuk
kepentingan perang.
·
Penyerahan ternak sapi, kerbau dan
lain-lain bagi pemilik ternak. Kemudian ternak dipotong secara besar-besaran
uuk keperluan konsumsi tentara Jepang. Hal ini mengakibatkan hewan-hewan
berkurang padahal diperlukan untuk pertanian , yakni untuk membajak. Dengan dua
tugas inilah maka serta kekayaan pulau Jawa menjadi korban dari sistem ekonomi
perang pemerintahan pendudukan Jepang.
·
Cara yang ditempuh untuk pengerahan
tenaga Romusha ini dengan bujukan, tetapi apabila tidak berhasil dengan cara
paksa. Untuk menarik simpati penduduk, Jepang mengatakan bahwa Romusha adalah
pahlawan pekerja yang dihormati atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan
sebagai orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk menenangkan Perang
Asia Timur Raya. Sedangkan panitian pengerah Romusha disebut Romukokyai.
Disamping rakyat, bagi para pamong praja dan pegawai rendahan juga melakukan
kerja bakti sukarela yang disebut Kinrohoshi. Pemimpin-pemimpin Indonesia
membantu pemerintahan Jepang dalam kegiatan Romusha ini. Bung Karno memberi
contoh berkinrohoshi (kerja bakti), Bung Hatta memimpin Badan Pembantu Prajurit
Pekerja atau Romusha. Ali Sastroamidjoyo, S.H mempelopori pembaktian
barang-barang perhiasan rakya untuk membantu biaya perang Jepang.
·
Akibat dari Romusha ini jumlah pria di
kampung-kampung semakin menipis, banyak pekerjaan desa yang terbengkalai,
ribuan rakyat tidak kembali lagi ke kampungnya, karena mati atau dibunuholeh
Jepang. Untuk mengawasi penduduk atas terlaksananya gerakan-gerakan Jepang maka
dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) sampai ke pelosok-pelosok pedesaan.
Dengan demikian sumber daya manusia rakyat Indonesia khususnya di Jawa
dimanfaatkan secara kejam unuk kepentingan Jepang. Akibat dari tekanan politik,
ekonomi, sosial maupun kultural ini menjadi mental bangsa Indonesia mengalami
ketakutan dan kecemasan.
Sejarah Ekonomi Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Era
Reformasi
PEMERINTAHAN
ORDE LAMA
Sejak
berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokok-tokoh negara
yang saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa
Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah
orde lama masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik
Indonesia yang memburuk.
Orde lama
(Demokrasi Terpimpin)
Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain
disebabkan oleh :
a. Inflasi
yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang
secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan
Jepang.
b. Adanya
blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negeri RI.
c. Kas
negara kosong.
d.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Program
Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b. Upaya menembus
blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan
swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke
Singapura dan Malaysia.
c.
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan
yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu :
masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan
administrasi perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan Planning Board (Badan
Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan
Perang (Rera) 1948
e. Kasimo
Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk
pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian
akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber
kekayaan).
Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini
disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori
mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha
pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi,
terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a. Gunting
Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b. Program Benteng (Kabinet Natsir)
c.
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951
lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d. Sistem
ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak
Cokrohadisuryo
e.
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda.
Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai
akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan
membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi
(mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang
diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia.
PEMERINTAHAN
ORDE BARU
Orde Baru
adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru
berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek
korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat
yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Orde Baru,
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun
sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada
tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].
·
Politik
Presiden
Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh
Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat
dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.
Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka
yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat
sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70%
dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga
melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
·
Eksploitasi sumber daya
Selama masa
pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya
alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun
tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi
dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
·
Warga Tionghoa
Warga
keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan
dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di
bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak Asasi mereka.
Kesenian Barongsaisecara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian
Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas
china indonesia terutama dari komunitas pengobatan china tradisional karena
pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang
hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin. Mereka pergi hingga ke Makhamah
Agung dan akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan
bahwa china indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan
menggulingkan pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi
penghormatan bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan
pengurus nya pada waktu itu memperjuangkan hal ini demi masyarakat china
indonesia dan kesehatan rakyat indonesia. Hingga china indonesia mempunyai
sedikit kebebasan dalam menggunakan bahasa Mandarin.
Satu-satunya
surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia
yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola
dan diawasi oleh militer indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa
orang china indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa
dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah
Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai
kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan
menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa
kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak
belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan
perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis.
Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan
keselamatan dirinya.
Kebijakan
Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada masa
Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.
Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil
dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada
TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pembangunan
nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan
Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu
25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun
1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan
tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian.
Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima
tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu
meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang
untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor
industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6
kali.
Dalam
membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping
mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan
kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan
penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai
kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya
dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi
tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga
ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu
bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa
Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan
IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang
menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
Runtuhnya
Orde Baru dan Lahirnya Reformasi
Runtuhnya
Orde Baru
Penyebab
utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997.
Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis
keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela,
sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang
sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang
digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan
ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu
me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat
keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto,
Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian
diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut,
Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi
Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang
bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD,
UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi
belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam
Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto
mundur dari jabatannya.
Akhirnya
pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J.
Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya
Orde Reformasi.
Kelebihan
dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru
·
Perkembangan
GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996
telah mencapai lebih dari AS$1.000
·
Sukses
transmigrasi
·
Sukses KB
·
Sukses
memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
·
Semaraknya
korupsi, kolusi, nepotisme
·
Pembangunan
Indonesia yang tidak merata
·
Bertambahnya
kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si
miskin)
·
Kritik
dibungkam dan oposisi diharamkan
·
Kebebasan
pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan
PEMERINTAHAN
REFORMASI
Pada tanggal
21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie.
Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde
Reformasi.
Sidang
Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh
gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di
kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi
Semanggi, yang menewaskan 18 orang.
Masa
pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter
Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu,
Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.
Presiden BJ
Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik
dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari
setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang.
Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru
dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan
tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa
diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan
meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa
dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer
yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat
penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.
Ketika
Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu
terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa
depan Reformasi;
b. masa
depan ABRI;
c. masa
depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa
depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; dan
e. masa
depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut ini
beberapa kebijakan yang berhasil dikeluaran B.J. Habibie dalam rangka
menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a.
Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi
dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru
dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga
undang-undang tersebut.
1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik
2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan DPR/MPR.
b.
Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk
memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan,
pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya
pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
c.
Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan
menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini
terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan
ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah.
Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada
pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan
Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d.
Pelaksanaan Pemilu
Pada
masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang
damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48
partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian
masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia
mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak
pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30
Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut
menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat
itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur
mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan
presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan
nahwa banyak hal yang terjadi pada Ekonomi Indonesia di masalampau. Dan hal itu
sangatlah penting untuk kita pelajari untuk menambah pengetahuan tentang
Ekonomi di negeri kita.
DAFTAR PUSTAKA
